Diposting oleh:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Launching PSBH STAINU Tasikmalaya

TASIKMALAYA, BBCOM–.Pusat Studi dan Bantuan Hukum (PSBH) STAI-NU lounching pertama dengan mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Mewujudkan Daerah Sadar Hukum” yang bertempat di Kampus STAI-NU Tasikmalaya jalan Argasari No 31 Kota Tasikmalaya, 20 /8/ 2019. Sambutan kegiatan ini diisi oleh Eki Sirojul Baehaki S.H.M.H. selaku ketua PSBH dan Ketua Stainu Dr. H. Fuad Hasim.S.Ag. MPd, diwarnai sambutan Asda 1 Kota Tasikmalaya Nana S kemudian dilanjutkan dengan Diskusi publik oleh pemateri Kabag Hukum Kota Tasikmakaya Evi Mulyana, kabag hukum kab.Tasikmalaya Tofik, H Aslim ketua komisi 1 DPRD kota Tasikmalaya dan terakhir Dr. Hj Hani

“Terbentuknya PSBH ini adalah inisiatif dari kampus untuk penyedia bantuan hukum untuk masyarakat”, papar Eki, “PSBH Stainu adalah lembaga yang elegan dan bukan sebatas bantuan hukum saja tapi sport kepada pengabdian terhadap masyarakat”pungkas eki.
“Adapun terbentuknya PSBH ini dengan konteks Berwibawa, Intelektual dan Islami” ucap Andi yang menjabat sebagai divisi penjaringan dan kampanye PSBH.

Pusat Studi dan Bantuan Hukum telah mengadakan Diskusi Publik dan pelantikan pengurus. Adapun audiens dakam acara ini adalah Tim inisiator, Nongoverntment Orgganization (NGO), warga dampingan PSBH, Paralegal, Alumni Stainu, Aktivis Perempuan, Ormas, Aktivis Mahasiswa dan mahasiswa lintas kampus,”Tema ini berangkat dari kondisi daerah yang masih rentan akan pengetahuan bidang hukum. Banyaknya kabupaten/kota yang belum menyelenggarakan Perda Bantuan Hukum, yang menyebabkan banyak masyarakat miskin sulit untuk memperoleh Bentuan Hukum.

Hingga saat ini penyelengga layanan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19, menyatakan bahwa “ ayat (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah”.

Kewenangan daerah yang diatur dalam UUBH untuk menyelenggarakan bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, sekaligus merupakan penguatan terhadap tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Pasal 12 ayat 1 huruf e Junto Pasal 65 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 UU Pemda).

Berita dapat dilihat disini

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter

Berikan komentar

Coming Soon

Kami selalu bekerja keras untuk setiap pembaharuan sistem digital kampus STAINU Tasikmalaya. Dukung dan berilah masukan...

Kritik dan saran